Wilayah kepabeanan adalah ruang geografis tempat seluruh ketentuan kepabeanan diberlakukan dan pengawasan Bea dan Cukai dijalankan. Wilayah ini mencakup area yang lebih luas dari sekadar pelabuhan atau bandara karena meliputi seluruh ruang di mana arus barang lintas negara dapat terjadi dan harus diawasi oleh negara.
Wilayah kepabeanan meliputi wilayah darat Republik Indonesia. Seluruh daratan Indonesia termasuk pulau besar maupun kecil berada dalam pengawasan kepabeanan. Barang yang bergerak dari atau menuju luar negeri melalui wilayah darat wajib memenuhi ketentuan kepabeanan yang berlaku.
Wilayah kepabeanan juga mencakup perairan Indonesia. Seluruh laut teritorial Indonesia berada dalam yurisdiksi pengawasan Bea dan Cukai. Jalur pelayaran internasional yang melintasi perairan Indonesia menjadi bagian penting dari pengawasan untuk mencegah penyelundupan dan memastikan kepatuhan terhadap aturan ekspor dan impor.
Selain darat dan laut, wilayah kepabeanan mencakup ruang udara Indonesia. Setiap pesawat udara yang membawa barang dari atau ke luar negeri dan melintasi ruang udara Indonesia berada dalam pengawasan kepabeanan. Bandara internasional menjadi titik utama pemeriksaan barang dan dokumen pabean.
Wilayah kepabeanan juga meliputi tempat tertentu yang secara khusus ditetapkan sebagai kawasan pabean. Kawasan ini antara lain pelabuhan laut, bandara udara, kantor pos, kawasan perbatasan, dan tempat lain yang ditunjuk pemerintah sebagai titik keluar masuk barang. Di lokasi tersebut, pengawasan dilakukan secara intensif karena menjadi pintu utama lalu lintas perdagangan internasional.
Di dalam wilayah kepabeanan terdapat pula kawasan dengan perlakuan khusus seperti tempat penimbunan sementara, tempat penimbunan berikat, pusat logistik berikat, dan kawasan ekonomi tertentu. Meskipun mendapatkan fasilitas tertentu, kawasan ini tetap berada dalam wilayah kepabeanan dan tunduk pada pengawasan Bea dan Cukai.
Secara keseluruhan, wilayah kepabeanan mencakup seluruh ruang darat, laut, dan udara Indonesia beserta kawasan khusus yang ditetapkan pemerintah. Penetapan wilayah kepabeanan ini memastikan bahwa setiap pergerakan barang lintas negara dapat diawasi, diatur, dan dipungut kewajiban pabeannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Wilayah kepabeanan meliputi wilayah darat Republik Indonesia. Seluruh daratan Indonesia termasuk pulau besar maupun kecil berada dalam pengawasan kepabeanan. Barang yang bergerak dari atau menuju luar negeri melalui wilayah darat wajib memenuhi ketentuan kepabeanan yang berlaku.
Wilayah kepabeanan juga mencakup perairan Indonesia. Seluruh laut teritorial Indonesia berada dalam yurisdiksi pengawasan Bea dan Cukai. Jalur pelayaran internasional yang melintasi perairan Indonesia menjadi bagian penting dari pengawasan untuk mencegah penyelundupan dan memastikan kepatuhan terhadap aturan ekspor dan impor.
Selain darat dan laut, wilayah kepabeanan mencakup ruang udara Indonesia. Setiap pesawat udara yang membawa barang dari atau ke luar negeri dan melintasi ruang udara Indonesia berada dalam pengawasan kepabeanan. Bandara internasional menjadi titik utama pemeriksaan barang dan dokumen pabean.
Wilayah kepabeanan juga meliputi tempat tertentu yang secara khusus ditetapkan sebagai kawasan pabean. Kawasan ini antara lain pelabuhan laut, bandara udara, kantor pos, kawasan perbatasan, dan tempat lain yang ditunjuk pemerintah sebagai titik keluar masuk barang. Di lokasi tersebut, pengawasan dilakukan secara intensif karena menjadi pintu utama lalu lintas perdagangan internasional.
Di dalam wilayah kepabeanan terdapat pula kawasan dengan perlakuan khusus seperti tempat penimbunan sementara, tempat penimbunan berikat, pusat logistik berikat, dan kawasan ekonomi tertentu. Meskipun mendapatkan fasilitas tertentu, kawasan ini tetap berada dalam wilayah kepabeanan dan tunduk pada pengawasan Bea dan Cukai.
Secara keseluruhan, wilayah kepabeanan mencakup seluruh ruang darat, laut, dan udara Indonesia beserta kawasan khusus yang ditetapkan pemerintah. Penetapan wilayah kepabeanan ini memastikan bahwa setiap pergerakan barang lintas negara dapat diawasi, diatur, dan dipungut kewajiban pabeannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
